Kebijakan TI Pemerintah

Juni 20, 2008

Pemerintah perlu hati-hati dan bijaksana serta memiliki visi kedepan secara jangka panjang dalam menentukan kebijakan TI, sebagai contoh sederhana misalnya dalam menentukan Aplikasi yang dibangun untuk keperluan administrasi Pemerintah, perlu dipertimbangkan aplikasi yang dibangun tidak tergantung pada OS tertentu, sehingga tidak menciptakan ketergantungan pada pihak tertentu yang nantinya malah menjadi halangan dalam menerapkan teknologi baru. Pemerintah sebaiknya mulai mengarah pada pemanfaatan opensource, memang tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun secara bertahap, hal ini memerlukan kebijakan yang mempunyai arah kedepannya aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan pada opensource yang akan dipakai. Tanpa adanya arah kebijakan yang pro opensource, upaya untuk migrasi ke opensource tidak akan pernah berhasil.


UJIAN AKHIR NASIONAL / UAN

Juni 15, 2008

Ujian akhir nasional selalu membawa cerita setiap tahunnya. Besarnya jumlah siswa yang tidak lulus tiap tahun menjadi masalah, apakah hal ini menunjukan kegagalan sistem pendidikan kita, atau dmana letak kesalahannya? Ujian nasional sebagai evaluasi terakhir bagi siswa akhirnya menjadi momok bagi siswa. Kelulusan bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan pencapaian ilmu pengetahuan, namun tetap menjadi batu sandungan bagi yang tidak lulus, minimal menunda setahun untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya, yang pada akhirnya menjadi sumber pemborosan, baik bagi siswa maupun alokasi dana untuk pendidikan, yang seharusnya bisa di alokasikan untuk beasiswa, banyak hal yang perlu kita kaji dari ujian akhir nasional, diperlukan koreksi dari dalam demi kemajuan pendidikan kita.


Bantuan Langsung Tunai Vs media massa

Juni 1, 2008

Menyimak pemberitaan yang dilakukan di media massa mengenai bantuan langsung tunai, timbul sebuah pertanyaan bahwa apakah media massa benar-benar telah memahami secara benar bagaimana kronologis bantuan tunai langsung itu sendiri dari data rumah tangga miskin, siapa rumah tangga miskin yang dimaksud, data rumah tangga miskin yang mana yang dimaksud, bagaimana data yang benar secara statistik, sehingga media massa sebagai media informasi kepada masyarakat tidak sembarang menyorot suatu kasus, menjadi sebuah informasi yang terekam di masyarakat, bahwa hal itu sebuah kebenaran yang sebenarnya.

Dari narasi diatas dan pemberitaan yang kita perhatikan di media massa, dapat dsimpulkan bahwa media massa tidak memahami secara baik program pemerintah “bantuan langsung tunai” media massa hanya menyoroti secara kasus per kasus, misalnya berita mengenai “bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran” hal ini sangat menyesatkan bagi masyarakat awam, bahkan masyarakat intelektual sekali pun tanpa memiliki dasar-dasar statistika, akan menerima berita ini secara mentah-mentah, sehingga timbul opini dimasyarakat bahwa bantuan langsung tunai memang tidak tepat sasaran, tapi jika kita kaji secara imiah dengan memperhatikan bahwa data yang dipakai adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) dimana melakukan pendataan dengan didasari metodologi tertentu yang sudah tentu merupakan hasil kajian para ahli dan secara statistik dapat dipertanggungjawabkan,  dimana perlu diingat dalam statistika dikenal adanya error (baik sampling error maupun human error yang walaupun tidak dapat dihindari dan tidak menutup kemungkinan untuk di tekan seminimal mungkin, dimana pada taraf tertentu data yang dihasilkan akan masih dianggap valid). Hal ini tidak begitu dipahami oleh media massa dalam menerjemahkan bantuan langsung tunai di masyarakat, bahkan mencetak pemikiran dimasyarakat bahwa data yang dipakai sebagai dasar penyaluran bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. 

Data dasar bantuan langsung tunai 2008 adalah hasil pendataan tahun 2005 (karena pemerintah tidak ada kesempatan untuk BPS melakukan pendataan tahun 2008, karena BBM harus segera dinaikan harganya, dimana pendataan memerlukan waktu yang cukup lama karena mencakup seluruh wilayah RI). Referensi tahun data yang cukup jauh juga memberikan kemungkinan terjadinya ketidak sesuaian dilapangan, hal ini dapat dimaklumi karena banyak faktor yang mempengaruhi, karena adanya berbagai perubahan pada rumah tangga bersangkutan, misalnya rumah tangga yang dulunya miskin tahun 2008 sudah tidak miskin lagi, demikian juga sebaliknya.

Semoga media massa lebih cermat dalam menyoroti bantuan tunai langsung ini, sehingga tidak memperburuk keadaan dan tidak mencetak pemahaman yang keliru dimasyarakat


BLT – Bantuan Langsung Tunai

Mei 22, 2008

BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin, dimana BLT diberikan pada Rumah Tangga yang dikategorikan miskin menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya, oleh karena itu kami tidak akan membahas masalah kenaikan BBM, jadi apa dong yang di bahas, karena IGOV bukanlah media massa yg mengejar rating (media massa tersinggung dong!) IGOV akan membahas pada sisi lain dari BLT, BLT tidak terlepas dari DATA, Pendataan untuk keperluan BLT dilakukan pada tahun 2005 oleh BPS (notabene: Badan yang mempunyai legalitas hukum untuk melakukan pendataan di negara Kita), pendataan tersebut memang dilakukan untuk mendapatkan data rumah tangga miskin, yang nantinya akan diberikan BLT, berbicara mengenai DATA, tidak akan pernah lepas dari sekian persen ERROR, yang bagi orang awam adalah kesalahan yg tidak dapat ditolerir (celakanya media massa ikut memanaskan situasi), dmanakah kesalahan terjadi? BPS pun dijadikan kambing hitam, jajaran BPS berdasarkan metodologi dan kreteria yang dipegang tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja, banyak aspek. Tahun 2008 rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM sudah padah tahap final, BLT pun tetap menjadi pilihan pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin, Data BPS (yang ditahun 2005 dihujat habis) tetap menjadi satu-satunya pilihan, celakanya kartu BLT yang dicetak berdasarkan data 2005, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mempunyai persiapan sebelumnya bahwa akan harus menaikan harga BBM di tahun 2008, sehingga belum sempat menurunkan dana untuk BPS melakukan pendataan (ingat data itu mahal bro…). Sekali lagi BPS menjadi kambing hitam, data 2005 dicari kelemahannya diekspos (sekali lagi media massa melakukannya… payah lu!) syukur-syukur jajaran BPS masih sanggup menghadapi reaksi terjadi di masyarakat. hmm … mana pokok bahasannya???

Kembali Ke DATA, menggunakan data 2005 (yang diketahui memiliki beberapa kelemahan) untuk BLT 2008 adalah menoreh luka baru di atas luka lama, hal ini hendaknya menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia, BPS dan Pemerintah khususnya, Perlunya sebuah tatanan yang baik dalam upaya menyediakan DATA secara terus menerus dan uptodate, penyediaan data yang uptodate dan sistematis, tentu memerlukan sebuah sistem yang ditopang oleh teknologi (peran SDM TI Indonesia diperlukan) yang memadai, selain sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang memadai dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, sudah saatnya pemerintah memerhatikan pembangunan SDM dan IT BPS, jika tanpa ini semua data lama dan luka lama akan menjadi masalah baru terus-menerus. 


Seriuskah pemerintah terhadap Opensource

Maret 16, 2008

Pilihan pada opensource oleh pemerintah dalam berbagai program memang memberi angin baru bagi dunia IT, namun sudah seberapa seriuskah pemerintah dengan pilihannya, sudah ada beberapa program yang dimulai pemerintah dalam menggalakan migrasi ke opensource, namun lagi-lagi hal ini hanya bersifat parsial, bisa dibilang tidak memberi pengaruh yang signifikan, ironisnya keinginan beralih ke opensource tidak dibarengi dengan pelaksanaan, masih berkutat dalam teori dan wacana.Saya memiliki satu contoh yang nyata yang sempat membuat saya berfikir dan hampir pesimis dengan niat pemerintah untuk melirik opensourse,Kisah Nyata : Saya seorang PNS yang kebetulan punya laptop n kebetulan OS yang saya pakai adalah Macintosh dan Linux, pada suatu hari, KPPN mengadakan sosialisai n Pelatihan untuk aplikasi SAI (aplikasi keuangan gtu deh)… dalam suratnya KPPN mewajibkan masing2 kantor menyiapkan laptop untuk mencoba aplikasi yang akan dilatih. Apa artinya isi surat ini ….. Jreeeeeeeeeeeeeng KPPN (Pemerintah) sudah menjadikan Windows sebagai keterikatan karena Aplikasi yang dibangun hanya berjalan di Windows saja, hal ini secara otomatis setiap kantor di Indonesia harus memiliki Windows (ASLI tentunya … masa pemerintah pake bajakan… apa kata dunia). Ceritanya tidak berhenti dsini … Karena Laptop saya hanya ada Mac (Asli dong) n Linux, tentu saja aplikasi dr KPPN tersebut tidak bisa jalan! Apa artinya hal ini, Pemerintah belum memiliki keinginan yang serius mengarah ke opensource, Kembali lagi tidak ada sinergy dalam kebijakan TI, Tahun 2008 boleh dikatakan minimal 1 PC di setiap kantor Di Indonesia yang akan menjalankan aplikasi SAI harus terinstall Windows, Berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah ?Hmm… padahal masih banyak pilihan untuk mensukseskan upaya migrasi ke opensource, misalnya dengan membangun aplikasi SAI yang multi OS (bisa Web Based Aplication) walaupun saya bukan ahli IT, saya berani pastikan aplikasi SAI bisa dibangun web based. Ini salah satu contoh sederhana, ketidaksiapan dan ketidakseriusan pemerintah terhadap Opensource 


SDM TI (dalam arti luas) Vs SDM TI Pemegang kebijakan

Maret 2, 2008

Kesenjangan merupakan hal jamak yang kita temui dalam berbagai aspek di bangsa ini, tanpa merunut apa penyebab dan sumbernya, khusus dibidang pembangunan TI juga tidak luput dari hal ini, terjadi berbagai kesenjangan, mulai dari akses, kesempatan, dan kebijakan. Pemegang kebijakan sering melontarkan statement bahwa SDM kita belum siap, sedangkan disisi SDM yang siap mengeluarkan statement “we ready”, Siap! namun tidak ditunjang fasisilitas, kesempatan, dan kebijakan yang menunjang.

Menyimak hal diatas kapankah dua kubu ini bisa dicari titik temunya, apakah ada itikad baik dari masing-masing kubu untuk duduk bersama membahas hal ini, apakah yang diatas mau turun untuk duduk bersama, apakah mereka siap menghadapi SDM yang haus akan perubahan, yang siap terbang. Tanggung jawab siapakah ini, apakah fakar-fakar dan praktisi TI kita kurang memiliki pamor untuk mengetuk pintu pemerintah, terlalu banyak pertanyaan yang timbul, hal ini pun akhirnya hanya membuahkan debat kusir.

Sudah saatnya pakar dan praktisi TI kita diberi kesempatan sebagai pengambil kebijakan dalam pembangunan TI, sehingga kesenjangan diatas bisa diminimalisir, hampir 5 tahun saya perhatikan pakar-pakar TI kita banyak yang handal, baik dari sisi kepakarannya, maupun dalam hal mengemukakan opini-opini dan terobosannya dibidang TI, sudah saatnya pemerintah memberikan sebuah wadah buat mereka dalam mengambil kebijakan pembangunan TI Indonesia.

Ayoo Bapak, Ibu, Abang, Adik pakar-pakar kemajuan TI bisa berada di tangan anda, dan kami berharap anda tidaklah tinggal diam, Sekarang ! karena esok tentu terlambat.


Pembangunan infrastruktur IT yang tidak sinkron di lingkungan pemerintah

Maret 1, 2008

Pembangunan dibidang IT di lingkungan pemerintah sangat tidak terarah dan cenderung pemborosan, karena tidak dimanfaatkan secara optimal dan efesien, hal ini bukan isapan jempol belaka, dengan mudah dapat kita perhatikan dimana masing-masing pemerintah kabupaten memasang VSAT, masing-masing departemen pun berlomba-lomba dengan programnya membangun VSAT sebagai contohnya DIKNAS, DINKES dan banyak lagi yang lainnya, sedangkan dilapangan VSAT tersebut tidak bisa diakses oleh masyarakat umum, VSAT dijadikan barang yang ekslusif oleh badan/dinas/kantor/pemerintah terkait.

Jika pemerintah memiliki perencanaan yang lebih baik, tentu hasilnya lebih baik, sederhana saja, pemerintah cukup membangun 1 buat vsat untuk 1 Pemerintah kabupaten yang kemudian di sharing keseluruh pihak yang memerlukan (tentunya dengan bandwith yang memadai), tentunya masyarakat umum, kantor-kantor lain pun bisa menikmati teknologi yang di eklusifkan, tidak hanya diakses oleh kepala kantor, atau orang-orang yang menangani VSAT tersebut, sehingga pembangunan dibidang Teknologi Informasi tidak salah sasaran.

Selain tidak sinkron antara pusat dan daerah, prioritas antar kantor/departemen pun dinilai tidak berimbang, misalnya ada beberapa pihak yang notabene benar-benar memerlukan teknologi ini ternyata belum diberi kesempatan untuk mengimplementasikannya, misalnya Badan Pusat Statistik, sebagai badan yang bertanggungjawab mengenai ketersediaan data di Republik ini, ternyata belum ditunjang teknologi IT ini, padahal dapat kita tarik benang merah informasi dan data tidak terpisahkan, informasi tanpa data adalah ngarang, data tanpa informasi adalah bisu. Apakah hal ini disebabkan SDM yang tidak menguasai bidang ini di pihak pemerintah, atau masih berkutat proyekisasi pembangunan, …. hmm ???

Hal ini baru salah satu sisi saja dari pembangunan dibidang IT di Indonesia, jika kita cermati akan banyak hal yang tidak sesuai yang akan kita temui, marilah kita bersama-sama menyadarkan pemerintah sehingga kedepan pak tani pun mempunyai hak untuk mengakses internet dari laptopnya saat istirahat membajak sawahnya.