Kebijakan TI Pemerintah

Pemerintah perlu hati-hati dan bijaksana serta memiliki visi kedepan secara jangka panjang dalam menentukan kebijakan TI, sebagai contoh sederhana misalnya dalam menentukan Aplikasi yang dibangun untuk keperluan administrasi Pemerintah, perlu dipertimbangkan aplikasi yang dibangun tidak tergantung pada OS tertentu, sehingga tidak menciptakan ketergantungan pada pihak tertentu yang nantinya malah menjadi halangan dalam menerapkan teknologi baru. Pemerintah sebaiknya mulai mengarah pada pemanfaatan opensource, memang tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun secara bertahap, hal ini memerlukan kebijakan yang mempunyai arah kedepannya aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan pada opensource yang akan dipakai. Tanpa adanya arah kebijakan yang pro opensource, upaya untuk migrasi ke opensource tidak akan pernah berhasil.

BLT – Bantuan Langsung Tunai

BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin, dimana BLT diberikan pada Rumah Tangga yang dikategorikan miskin menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya, oleh karena itu kami tidak akan membahas masalah kenaikan BBM, jadi apa dong yang di bahas, karena IGOV bukanlah media massa yg mengejar rating (media massa tersinggung dong!) IGOV akan membahas pada sisi lain dari BLT, BLT tidak terlepas dari DATA, Pendataan untuk keperluan BLT dilakukan pada tahun 2005 oleh BPS (notabene: Badan yang mempunyai legalitas hukum untuk melakukan pendataan di negara Kita), pendataan tersebut memang dilakukan untuk mendapatkan data rumah tangga miskin, yang nantinya akan diberikan BLT, berbicara mengenai DATA, tidak akan pernah lepas dari sekian persen ERROR, yang bagi orang awam adalah kesalahan yg tidak dapat ditolerir (celakanya media massa ikut memanaskan situasi), dmanakah kesalahan terjadi? BPS pun dijadikan kambing hitam, jajaran BPS berdasarkan metodologi dan kreteria yang dipegang tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja, banyak aspek. Tahun 2008 rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM sudah padah tahap final, BLT pun tetap menjadi pilihan pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin, Data BPS (yang ditahun 2005 dihujat habis) tetap menjadi satu-satunya pilihan, celakanya kartu BLT yang dicetak berdasarkan data 2005, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mempunyai persiapan sebelumnya bahwa akan harus menaikan harga BBM di tahun 2008, sehingga belum sempat menurunkan dana untuk BPS melakukan pendataan (ingat data itu mahal bro…). Sekali lagi BPS menjadi kambing hitam, data 2005 dicari kelemahannya diekspos (sekali lagi media massa melakukannya… payah lu!) syukur-syukur jajaran BPS masih sanggup menghadapi reaksi terjadi di masyarakat. hmm … mana pokok bahasannya???

Kembali Ke DATA, menggunakan data 2005 (yang diketahui memiliki beberapa kelemahan) untuk BLT 2008 adalah menoreh luka baru di atas luka lama, hal ini hendaknya menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia, BPS dan Pemerintah khususnya, Perlunya sebuah tatanan yang baik dalam upaya menyediakan DATA secara terus menerus dan uptodate, penyediaan data yang uptodate dan sistematis, tentu memerlukan sebuah sistem yang ditopang oleh teknologi (peran SDM TI Indonesia diperlukan) yang memadai, selain sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang memadai dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, sudah saatnya pemerintah memerhatikan pembangunan SDM dan IT BPS, jika tanpa ini semua data lama dan luka lama akan menjadi masalah baru terus-menerus.