Kebijakan TI Pemerintah

Pemerintah perlu hati-hati dan bijaksana serta memiliki visi kedepan secara jangka panjang dalam menentukan kebijakan TI, sebagai contoh sederhana misalnya dalam menentukan Aplikasi yang dibangun untuk keperluan administrasi Pemerintah, perlu dipertimbangkan aplikasi yang dibangun tidak tergantung pada OS tertentu, sehingga tidak menciptakan ketergantungan pada pihak tertentu yang nantinya malah menjadi halangan dalam menerapkan teknologi baru. Pemerintah sebaiknya mulai mengarah pada pemanfaatan opensource, memang tidak bisa dilakukan secara sekaligus, namun secara bertahap, hal ini memerlukan kebijakan yang mempunyai arah kedepannya aplikasi yang dikembangkan dapat berjalan pada opensource yang akan dipakai. Tanpa adanya arah kebijakan yang pro opensource, upaya untuk migrasi ke opensource tidak akan pernah berhasil.

Seriuskah pemerintah terhadap Opensource

Pilihan pada opensource oleh pemerintah dalam berbagai program memang memberi angin baru bagi dunia IT, namun sudah seberapa seriuskah pemerintah dengan pilihannya, sudah ada beberapa program yang dimulai pemerintah dalam menggalakan migrasi ke opensource, namun lagi-lagi hal ini hanya bersifat parsial, bisa dibilang tidak memberi pengaruh yang signifikan, ironisnya keinginan beralih ke opensource tidak dibarengi dengan pelaksanaan, masih berkutat dalam teori dan wacana.Saya memiliki satu contoh yang nyata yang sempat membuat saya berfikir dan hampir pesimis dengan niat pemerintah untuk melirik opensourse,Kisah Nyata : Saya seorang PNS yang kebetulan punya laptop n kebetulan OS yang saya pakai adalah Macintosh dan Linux, pada suatu hari, KPPN mengadakan sosialisai n Pelatihan untuk aplikasi SAI (aplikasi keuangan gtu deh)… dalam suratnya KPPN mewajibkan masing2 kantor menyiapkan laptop untuk mencoba aplikasi yang akan dilatih. Apa artinya isi surat ini ….. Jreeeeeeeeeeeeeng KPPN (Pemerintah) sudah menjadikan Windows sebagai keterikatan karena Aplikasi yang dibangun hanya berjalan di Windows saja, hal ini secara otomatis setiap kantor di Indonesia harus memiliki Windows (ASLI tentunya … masa pemerintah pake bajakan… apa kata dunia). Ceritanya tidak berhenti dsini … Karena Laptop saya hanya ada Mac (Asli dong) n Linux, tentu saja aplikasi dr KPPN tersebut tidak bisa jalan! Apa artinya hal ini, Pemerintah belum memiliki keinginan yang serius mengarah ke opensource, Kembali lagi tidak ada sinergy dalam kebijakan TI, Tahun 2008 boleh dikatakan minimal 1 PC di setiap kantor Di Indonesia yang akan menjalankan aplikasi SAI harus terinstall Windows, Berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah ?Hmm… padahal masih banyak pilihan untuk mensukseskan upaya migrasi ke opensource, misalnya dengan membangun aplikasi SAI yang multi OS (bisa Web Based Aplication) walaupun saya bukan ahli IT, saya berani pastikan aplikasi SAI bisa dibangun web based. Ini salah satu contoh sederhana, ketidaksiapan dan ketidakseriusan pemerintah terhadap Opensource