Bantuan Langsung Tunai Vs media massa

Menyimak pemberitaan yang dilakukan di media massa mengenai bantuan langsung tunai, timbul sebuah pertanyaan bahwa apakah media massa benar-benar telah memahami secara benar bagaimana kronologis bantuan tunai langsung itu sendiri dari data rumah tangga miskin, siapa rumah tangga miskin yang dimaksud, data rumah tangga miskin yang mana yang dimaksud, bagaimana data yang benar secara statistik, sehingga media massa sebagai media informasi kepada masyarakat tidak sembarang menyorot suatu kasus, menjadi sebuah informasi yang terekam di masyarakat, bahwa hal itu sebuah kebenaran yang sebenarnya.

Dari narasi diatas dan pemberitaan yang kita perhatikan di media massa, dapat dsimpulkan bahwa media massa tidak memahami secara baik program pemerintah “bantuan langsung tunai” media massa hanya menyoroti secara kasus per kasus, misalnya berita mengenai “bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran” hal ini sangat menyesatkan bagi masyarakat awam, bahkan masyarakat intelektual sekali pun tanpa memiliki dasar-dasar statistika, akan menerima berita ini secara mentah-mentah, sehingga timbul opini dimasyarakat bahwa bantuan langsung tunai memang tidak tepat sasaran, tapi jika kita kaji secara imiah dengan memperhatikan bahwa data yang dipakai adalah data Badan Pusat Statistik (BPS) dimana melakukan pendataan dengan didasari metodologi tertentu yang sudah tentu merupakan hasil kajian para ahli dan secara statistik dapat dipertanggungjawabkan,  dimana perlu diingat dalam statistika dikenal adanya error (baik sampling error maupun human error yang walaupun tidak dapat dihindari dan tidak menutup kemungkinan untuk di tekan seminimal mungkin, dimana pada taraf tertentu data yang dihasilkan akan masih dianggap valid). Hal ini tidak begitu dipahami oleh media massa dalam menerjemahkan bantuan langsung tunai di masyarakat, bahkan mencetak pemikiran dimasyarakat bahwa data yang dipakai sebagai dasar penyaluran bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. 

Data dasar bantuan langsung tunai 2008 adalah hasil pendataan tahun 2005 (karena pemerintah tidak ada kesempatan untuk BPS melakukan pendataan tahun 2008, karena BBM harus segera dinaikan harganya, dimana pendataan memerlukan waktu yang cukup lama karena mencakup seluruh wilayah RI). Referensi tahun data yang cukup jauh juga memberikan kemungkinan terjadinya ketidak sesuaian dilapangan, hal ini dapat dimaklumi karena banyak faktor yang mempengaruhi, karena adanya berbagai perubahan pada rumah tangga bersangkutan, misalnya rumah tangga yang dulunya miskin tahun 2008 sudah tidak miskin lagi, demikian juga sebaliknya.

Semoga media massa lebih cermat dalam menyoroti bantuan tunai langsung ini, sehingga tidak memperburuk keadaan dan tidak mencetak pemahaman yang keliru dimasyarakat

BLT – Bantuan Langsung Tunai

BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin, dimana BLT diberikan pada Rumah Tangga yang dikategorikan miskin menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya, oleh karena itu kami tidak akan membahas masalah kenaikan BBM, jadi apa dong yang di bahas, karena IGOV bukanlah media massa yg mengejar rating (media massa tersinggung dong!) IGOV akan membahas pada sisi lain dari BLT, BLT tidak terlepas dari DATA, Pendataan untuk keperluan BLT dilakukan pada tahun 2005 oleh BPS (notabene: Badan yang mempunyai legalitas hukum untuk melakukan pendataan di negara Kita), pendataan tersebut memang dilakukan untuk mendapatkan data rumah tangga miskin, yang nantinya akan diberikan BLT, berbicara mengenai DATA, tidak akan pernah lepas dari sekian persen ERROR, yang bagi orang awam adalah kesalahan yg tidak dapat ditolerir (celakanya media massa ikut memanaskan situasi), dmanakah kesalahan terjadi? BPS pun dijadikan kambing hitam, jajaran BPS berdasarkan metodologi dan kreteria yang dipegang tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja, banyak aspek. Tahun 2008 rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM sudah padah tahap final, BLT pun tetap menjadi pilihan pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin, Data BPS (yang ditahun 2005 dihujat habis) tetap menjadi satu-satunya pilihan, celakanya kartu BLT yang dicetak berdasarkan data 2005, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mempunyai persiapan sebelumnya bahwa akan harus menaikan harga BBM di tahun 2008, sehingga belum sempat menurunkan dana untuk BPS melakukan pendataan (ingat data itu mahal bro…). Sekali lagi BPS menjadi kambing hitam, data 2005 dicari kelemahannya diekspos (sekali lagi media massa melakukannya… payah lu!) syukur-syukur jajaran BPS masih sanggup menghadapi reaksi terjadi di masyarakat. hmm … mana pokok bahasannya???

Kembali Ke DATA, menggunakan data 2005 (yang diketahui memiliki beberapa kelemahan) untuk BLT 2008 adalah menoreh luka baru di atas luka lama, hal ini hendaknya menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia, BPS dan Pemerintah khususnya, Perlunya sebuah tatanan yang baik dalam upaya menyediakan DATA secara terus menerus dan uptodate, penyediaan data yang uptodate dan sistematis, tentu memerlukan sebuah sistem yang ditopang oleh teknologi (peran SDM TI Indonesia diperlukan) yang memadai, selain sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang memadai dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, sudah saatnya pemerintah memerhatikan pembangunan SDM dan IT BPS, jika tanpa ini semua data lama dan luka lama akan menjadi masalah baru terus-menerus.