BLT – Bantuan Langsung Tunai

BLT merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi pengaruh kenaikan BBM terhadap rumah tangga miskin, dimana BLT diberikan pada Rumah Tangga yang dikategorikan miskin menurut Data BPS (Badan Pusat Statistik), kenaikan BBM selalu menjadi perdebatan yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya, oleh karena itu kami tidak akan membahas masalah kenaikan BBM, jadi apa dong yang di bahas, karena IGOV bukanlah media massa yg mengejar rating (media massa tersinggung dong!) IGOV akan membahas pada sisi lain dari BLT, BLT tidak terlepas dari DATA, Pendataan untuk keperluan BLT dilakukan pada tahun 2005 oleh BPS (notabene: Badan yang mempunyai legalitas hukum untuk melakukan pendataan di negara Kita), pendataan tersebut memang dilakukan untuk mendapatkan data rumah tangga miskin, yang nantinya akan diberikan BLT, berbicara mengenai DATA, tidak akan pernah lepas dari sekian persen ERROR, yang bagi orang awam adalah kesalahan yg tidak dapat ditolerir (celakanya media massa ikut memanaskan situasi), dmanakah kesalahan terjadi? BPS pun dijadikan kambing hitam, jajaran BPS berdasarkan metodologi dan kreteria yang dipegang tentu tidak dapat dipersalahkan begitu saja, banyak aspek. Tahun 2008 rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM sudah padah tahap final, BLT pun tetap menjadi pilihan pemerintah untuk memberikan subsidi BBM kepada rumah tangga miskin, Data BPS (yang ditahun 2005 dihujat habis) tetap menjadi satu-satunya pilihan, celakanya kartu BLT yang dicetak berdasarkan data 2005, hal ini terjadi karena pemerintah tidak mempunyai persiapan sebelumnya bahwa akan harus menaikan harga BBM di tahun 2008, sehingga belum sempat menurunkan dana untuk BPS melakukan pendataan (ingat data itu mahal bro…). Sekali lagi BPS menjadi kambing hitam, data 2005 dicari kelemahannya diekspos (sekali lagi media massa melakukannya… payah lu!) syukur-syukur jajaran BPS masih sanggup menghadapi reaksi terjadi di masyarakat. hmm … mana pokok bahasannya???

Kembali Ke DATA, menggunakan data 2005 (yang diketahui memiliki beberapa kelemahan) untuk BLT 2008 adalah menoreh luka baru di atas luka lama, hal ini hendaknya menjadi sebuah pelajaran bagi Indonesia, BPS dan Pemerintah khususnya, Perlunya sebuah tatanan yang baik dalam upaya menyediakan DATA secara terus menerus dan uptodate, penyediaan data yang uptodate dan sistematis, tentu memerlukan sebuah sistem yang ditopang oleh teknologi (peran SDM TI Indonesia diperlukan) yang memadai, selain sumber daya manusia juga sarana dan prasarana yang memadai dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data, sudah saatnya pemerintah memerhatikan pembangunan SDM dan IT BPS, jika tanpa ini semua data lama dan luka lama akan menjadi masalah baru terus-menerus. 

5 Balasan ke BLT – Bantuan Langsung Tunai

  1. Andi mengatakan:

    Memang semuanya serba terburu-buru, sehingga pemerintah harus menggunakan data seadanya, daripada tanpa data. Pemerintah juga tidak mungkin kasih waktu ke BPS beberapa bulan sebelumnya, wong keputusan BBM naik saja belum ada 1 bln. Misalnya ada waktu mungkin bisa memperdayakan RT/RW untuk mendatanya lagi, tapi berarti naik naikan BBM harus juga jauh sebelumnya, mana tahan pemerintah di hujat banyak orang dalam waktu lama. Stabilitas & kemananan pasti dipertaruhkan karena akan banyak demo dan demo menentang kenaikan BBM.

  2. economatic mengatakan:

    Padahal sudah jaman internet, tapi mengumpulkan data penduduk saja susahnya setengah mati. Bagaimana negara kita mau bersaing di kancah Internasional? Saya jadi ragu, sebenarnya benarkah jumlah penduduk miskin yang diumumkan saat ini dan apakah benar data statistik pendapatan per kapita Indonesia saat ini? Apakah BLT hanya akan menjadi Bahan Ledekan Terencana?
    Salam Kenal http://economatic.wordpress.com/

  3. Bri mengatakan:

    BLT?? saya rasa ini konyol, kayak tukang obat yang nyebarin penyakit, lalu ngejual obat penawarnya (eh bukan ngejual ding, memberi… biar dikira pahlawan, oh kacau!!!).

  4. ariesukaseko mengatakan:

    Saat minggu-minggu awal pendataan rumahtangga miskin tahun 2005, sekitar 60% data cukup valid karena petugas pendata dan aparat desa/kelurahan belum/tidak tahu kalau pendataan yang dilakukan adalah dalam rangka BLT sehingga data relatif masih murni. Tetapi setelah pemerintah didesak media massa dan mengumumkan bahwa pendataan yang sedang dilaksanakan BPS adalah dalam rangka BLT…..waah…muncul budaya buruk pemerintahan desa kita…..yang penting warga yang dapat bantuan jadi banyak tanpa memperhatikan kriteria pendataan…..Dan akhirnya pressure Kades/Kalur dan masyarakat terhadap petugas pun muncul dan ini sangat mempengaruhi validitas data….termasuk kecurangan dari oknum petugas pendata itu sendiri. Petugas pendata adalah warga desa/kelurahan setempat yang mendapat rekomendasi dari pemerintah desa/kelurahan, sedangkan petugas BPS di kecamatan sebagai korrdinator yang menjemput bola hasil pendataan murni untuk langsung diolah cepat di tingkat kabupaten…karena waktu itu memang pemerintah memang butuh data yang cepat! Dapat dibayangkan, betapa capek dan lelahnya aparat BPS waktu itu… Dan salut pada BPS yang dapat menyediakan data dengan begitu cepat! Belum ada instansi lain yang bisa menandingi! Yang jelas data tersebut harusnya diupdate/diverifikasi terlebih dahulu tetapi oleh pemerintah data dasar/kasar tersebut langsung dijadikan sebagai data rumah tangga miskin sasaran! Siapa yang salah????

  5. […] Oktober 27, 2008 · Tidak ada Komentar BLT – Bantuan Langsung Tunai […]

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d blogger menyukai ini: